EKPLOITASI HUTAN DI PULAU YAMDENA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT; Suatu Kebijakan Yang Prematur

Posted on September 23, 2009 | Ametelling   

Eksploitasi Hutan Yamdena Kabupaten MTB:
Suatu Kebijakan Yang Prematur…!

Diawal Tahun 1992, Perusahan HPH berhasil mengelabui Masyarakat Adat di Pulau Yamdena, dan mulai melakukan aktivitas eksploitasi Hutan di Pulau Yamdena. Lebih dari 99% kayu log hasil penebangan dibawa keluar Pulau Yamdena. Tercatat sebanyak tiga Perusahan HPH telah beroperasi di Yamdena ( PT Alam Nusa Segar; PT INHUTANI I – BUMN; dan PT Mohtra Agung Persada), hingga Tahun 1999.
Dengan berbagai alasan yang rasional maupun tidak rasional, di-era thn.90-an Masyarakat Adat di Pulau Yamdena yang mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat telah melakukan aksi brutal (serang menyerang antara masyarakat adat dengan karyawan perusahan dan dengan TNI-POLRI) sebagai ungkapan protes dan penolakan terhadap aktivitas Perusahan HPH di Pulau Yamdena. Dan seluruh aktivitas eksploitasi hutan Yamdena oleh Perusahan HPH akhirnya berhenti alias angkat kaki dari Pulau Yamdena pada Tahun 1999, akibat dihentikan paksa oleh Masyarakat Adat dengan dukungan dari Lembaga Agama, OKP, ORMAS, NGO dan para Cendikiawan asal Tanimbar.

Di pertengahan Tahun 2007, desas-desus kembalinya Perusahan HPH beroperasi di Yamdena mulai kedengaran. Hasrat para Cukong Kayu untuk kembali mengeksploitasi Hutan Yamdena mulai terkuak. Hasrat ini kemudian direspouns dengan bijaksana oleh Drs. Bitzael Z. Temar, Bupati Maluku Tenggara Barat. Sejumlah rekomendasipun dikeluarkan baik oleh Pemda MTB, Forner Ch. Sanamase Ketua DPRD MTB dan oleh Gubernur Maluku, kepada PT. Karya Jaya Berdikari untuk memulai aktivitas pengurusan administrasinya.
Apa alasan Pemerintah menempuh kebijakan untuk melakukan eksploitasi hutan Yamdena..? Alasan Pemda begitu sederhana. Dari pernyataan-pernyataan Resmi Pemda, baik disampaikan oleh Bupati maupun Pejabat yang mewakilinya, nampak ada 2 alasan (dominant). Pertama, Penebangan Liar oleh Masyarakat Adat semakin tak terkendalikan dan mulai memasuki ambang batas toleransi. Kedua, dampak ekonomi dari eksploitasi Hutan Yamdena oleh Perusahan HPH, sangat signifikan terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan dan terutama peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Pertama, Peristiwa pembalakan hutan secara besar-besaran oleh masyarakat Yamdena patut disesalkan. Masyarakat Adat di Pulau Yamdenapun menyadari akan kekeliruannya dalam hal pengelolaan Hutan Adat / Petuanan Adatnya. Namun apakah dengan mengundang Perusahan HPH adalah suatu alternatif solusi yang tepat untuk menekan lajunya kerusakan hutan ataupun adalah tindakan yang tepat untuk menghentikan pembalakan liar..?  Apakah upaya yang telah diklakukan Pemda lewat Dinas-Badan terkait sudah maksimal..? Apakah sudah dicari alternatif solusi terhadap sistem pertanian masyarakat (ladang berpindah)..?  Apakah dengan kebijakan penertiban alat Senso, memperketat proses adminitrasi dan perizinan, dan Swiping Kayu di Pos-Pos Kehutanan, sudah merupakan upaya yang maksimal untuk menekan dan menghentikan pembalakan liar itu..?  Apakah sudah dibuat regulasi untuk mengendalikan dan mecegah aktivitas yang berdampak bagi pengrusakan hutan..?
Ataukah sebaliknya, semua itu hanya merupakan trick untuk memuluskan masuknya Perusahan HPH di Yamdena..?
Kedua, melirik kembali ke belakang, ternyata hadirnya Perusahan HPH di era thn.90-an sama sekali tidak membantu masyarakat untuk keluar dari persoalan ekonominya. Janji-janji manis Perusahan tak satupun terpenuhi sampai mereka (perusahan HPH) angkat kaki. Realitas itu bisa kita saksikan dengan menelusuri lebih jauh kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Desa Bomaki, salah satu Desa yang dahulu menjadi Bese Camp Perusahan HPH.
Apalah artinya peningkatan yang luar biasa terhadap PAD dan ekonomi kerakyatan, bila ancaman ekologi yang ditimbulkan di kemudian hari jauh lebih besar dan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di Pulau Yamdena..?
Apalah artinya peningkatan yang luar biasa terhadap PAD dan ekonomi kerakyatan, bila kebijakan ini dikemudian hari akan menimbulkan masalah sosial, kemasyarakatan, budaya, lingkungan hidup dan ketertiban-keamanan ketika diimplementasikan..?
Bukankah kita akan membutuhkan dana yang jauh lebih besar untuk melakukan pemulihan-pemulihan apabila terjadi kerusakan ekologi, bencana alam maupun bencana sosial sebagai dampak eksploitasi Hutan Yamdena ..?
Dan apakah sebanyak 20% (Keterangan Bupati MTB dalam pertemuan dengan Tokoh Adat, Agama, OKP dan Pejabat Pemkab.MTB) dari keuntungan bagi/menjadi hak Desa, adilkah itu ?
Dengan maksud apapun, mengundang hadirnya HPH sebagai alternatif solusi terhadap pencegahan pembalakan/penebangan liar, kerusakan hutan, bahkan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kebijakan yang keliru, dan tak dapat diterima..!
Kebijakan Pemkab.MTB dan Pemprov.Maluku memberikan Rekomendasi (izin prinsip) bagi PT. Karya Jaya Berdikari untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHK) dari Menteri Kehutanan RI adalah suatu kebijakan yang ‘Prematur”; sangat tergesa-gesa, tanpa pikir panjang, putus asa dan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kebijakan ini hanya akan menghasilkan embrio KONFLIK di semua level sosial.
Kenapa..? Kebijakan ini di kemudian hari hanya akan memicu konfik (horisontal) antar masyarakat adat, dan bahkan lebih tragis dari itu, konflik (vertikal) antara Masyarakat Adat dengan Negara. Singkatnya, ruang konflik sangat terbuka lebar. Itukah yang diinginkan oleh Negara teristimewa Pemerintah Kabupaten MTB ?

Elemen-elemen Masyarakat di Kabupaten MTB telah melakukan Protes terhadap kebijakan prematur ini. Mulai dari Masyarakat dan Lembaga Adat, ORMAS, OKP, Lembaga-Lembaga Sosial Kemasyarakatan hingga Lembaga-Lembaga Agama (MUI, Keuskupan Wilayah & Klasis Koordinator di Kab.MTB). Alhasil, Pemerintah Daerah tak bergeming sedikitpun dan tetap mempertahankan kebijakannya. Sementara itu, Lembaga DPRD hanya dapat berkoar-koar dengan ancaman Interpelasinya.
Apa yang di dapat oleh Masyarakat Yamdena, lebih khusus Masyarakat Adat yang Petuanannya menjadi areal penebangan ? Yang pasti mereka akan “dapat tipu”. Dan kini mereka, masyarakat Pulau Yamdena secara khusus dan masyarakat Tanimbar Kabupaten MTB, tak mau tertipu lagi.
“ PROTES ” telah dilayangkan. Tapi apa mau dikata..! Yang pasti, hanya ada satu kata, “ TOLAK ”. Konsekwensi dari sebuah aksi penolakan adalah “LAWAN”, dan konsekwensi dari sebuah perlawanan adalah “…….. “ ?

• Posted on September 23, 2009 | Ametelling